Showing posts with label Law & Policy. Show all posts
Showing posts with label Law & Policy. Show all posts
Friday, 5 January 2018
Kominfo: Jangan Sebarkan Video Bocah Mesum!

Kominfo: Jangan Sebarkan Video Bocah Mesum!

Foto: GettyImagesFoto: GettyImages

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta netizen tidak ikut membuatkan dan memperbanyak video porno dua bocah lelaki dengan satu wanita cukup umur yang ramai di media umum (medsos).

"Agar siapapun tidak membuatkan juga tidak mendownload pornografi apalagi yang berupa child pornography," tegas Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza, Jumat (5/1/2018).

"Hal ini merupakan bab dari perbuatan yang tidak boleh dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," singkatnya.

Seperti diketahui, video tak senonoh tersebut tersebar di medsos semenjak beberapa hari terakhir. Terdapat dua video yang menawarkan adegan ranjang bocah dengan wanita cukup umur di sebuah kamar diduga hotel.

Di video pertama, adegan tak pantas dilakukan antara seorang bocah dan seorang wanita dewasa. Sedangkan video kedua menampilkan adegan porno antara dua bocah dan seorang wanita dewasa.

Dari hasil penelusuran, diketahui lokasi pembuatan video mesum tersebut terjadi di Kota Bandung.

Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, sejauh ini tim adonan dari Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Jabar tengah bergerak memburu 'sutradara' video porno tersebut.

Pihaknya menegaskan dalam waktu akrab kasus tersebut sanggup terungkap. "Kita tunggu saja. Pasti sanggup itu," kata Agung.
Monday, 13 November 2017
Telkom Beberkan Alasan Ikut Blokir Telegram

Telkom Beberkan Alasan Ikut Blokir Telegram

 Telkom Group jadinya mengakui ikut memblokir layanan Telegram sesuai perintah dari K Telkom Beberkan Alasan Ikut Blokir TelegramTelegram. Foto: CNN

Jakarta - Telkom Group jadinya mengakui ikut memblokir layanan Telegram sesuai perintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Begini penjelasannya.

"Iya benar, kami ikut blokir. Itu alasannya yakni kami menerima broadcast message (perintah pemblokiran) dari Kominfo. Tapi baru situsnya saja, aplikasinya masih bisa digunakan," kata VP Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo kepada detikINET, Jumat (14/7/2017).

Saksikan video 20detik mengenai Telegram Diblokir di sini:


Arif lebih lanjut mengatakan, mereka hanya menjalankan perintah melakukan blokir situs-situs sesuai update blacklist yang dikirimkan oleh Kementerian Kominfo saja.

"Itu ada update rutin database blacklist dari Kominfo untuk situs-situs yang diblokir aksesnya ke seluruh operator, termasuk Telkom," ungkapnya.

Seperti diberitakan, saat ini layanan pengiriman pesan Telegram disebut sudah tak bisa diakses oleh penggunanya di Indonesia melalui website. Dan hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo.

"Memang iya (Telegram diblokir), sudah siang tadi. Sekarang sedang kami siapkan penjelasannya," kata Noor Iza, Plt Kabiro Humas Kementerian Kominfo saat dikonfirmasi terpisah, Jumat (14/7/2017).
Alasan Kominfo Blokir Telegram: Demi Keamanan Negara

Alasan Kominfo Blokir Telegram: Demi Keamanan Negara

 Kementerian Komunikasi dan Informatika  Alasan Kominfo Blokir Telegram: Demi Keamanan NegaraFoto: detikINET/Adi Fida Rahman

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah untuk memblokir layanan pesan instan Telegram. Apa alasannya?

Terhitung hari ini, Kominfo telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan jalan masuk (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Dipaparkan 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram meliputi t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Saksikan video 20detik mengenai Telegram Diblokir di sini:


Dampak terhadap pemblokiran ini yakni tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

Kominfo menjelaskan pemblokiran ini harus dilakukan karena yakni banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Jumat (14/7/2017).

Lebih lanjut disampaikan Semuel bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena yakni tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.
Sunday, 12 November 2017
Diblokir Kominfo, Pencipta Telegram: Salah Kami Apa?

Diblokir Kominfo, Pencipta Telegram: Salah Kami Apa?

 ikut angkat bicara soal pemblokiran layanan pesan instan besutannya Diblokir Kominfo, Pencipta Telegram: Salah Kami Apa?Foto: Cnn

Jakarta - Pencipta Telegram, Pavel Durov, ikut angkat bicara soal pemblokiran layanan pesan instan besutannya. Ia mempertanyakan, apa salah mereka sehingga hingga diblokir di Indonesia.

"Aneh rasanya, kami belum pernah menerima permintaan/keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidiki dan membuat pernyataan," ujar Durov melalui cuitan di akun Twitter-nya, Jumat (14/7/2017).

Saksikan video 20detik mengenai Telegram Diblokir di sini:


Durov bersuara lewat Twitter setelah salah satu netizen Indonesia mengadukan duduk perkara pemblokiran ini kepadanya. "Papa @durov apakah kau mendengar bahwa Telegram akan diblokir di Indonesia? Aku sangat sedih jikalau itu terjadi," kicau akun @auliafaizahr.



Diberitakan sebelumnya, terhitung mulai hari ini Kominfo telah meminta kepada seluruh Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan kanal (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Dipaparkan 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram meliputi t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Dampak terhadap pemblokiran ini yakni tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

Kominfo menjelaskan pemblokiran ini harus dilakukan alasannya ialah berbagai kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, usul atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan Semuel bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara alasannya ialah tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 ihwal Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 ihwal Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan pegawanegeri penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.
Blokir Telegram Tidak Bikin Trafik Telkomsel Anjlok

Blokir Telegram Tidak Bikin Trafik Telkomsel Anjlok

 Telkomsel tak terlalu memusingkan pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap Telegram Blokir Telegram Tidak Bikin Trafik Telkomsel AnjlokFoto: Ardhi Suryadhi/detikINET

Jakarta - Telkomsel tak terlalu memusingkan pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap Telegram. Pasalnya menurut operator merah ini layanan Telegram masih belum mendominasi layaknya WhatsApp atau Facebook.

Disampaikan Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel, pengguna Telegram di jaringannya bahkan belum masuk lima besar layanan paling banyak digunakan. "Telegram tidak masuk top 5. Tidak terlalu banyak penggunanya," terang Ririek, di Hard Rock Café Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Mengacu pada pernyataan tersebut, bisa disimpulkan jikalau pemblokiran Telegram sepertinya tidak akan mempengaruhi trafik Telkomsel. Oleh alhasil operator ini tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan pemerintah itu.

Saksikan video 20detik mengenai Telegram Diblokir di sini:


Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan pemblokiran terhadap layanan Telegram harus dilakukan karena adalah dinilai banyak sekali kanal di layanan pesan instan ini yang bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, dan lain-lain.

Termasuk di dalamnya ditemukan permintaan cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images (gambar tidak pantas), dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

 Telkomsel tak terlalu memusingkan pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap Telegram Blokir Telegram Tidak Bikin Trafik Telkomsel AnjlokFoto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka," papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Jumat (14/7/2017).

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tambah Semuel.
Pemblokiran Telegram Makara Sorotan Media Asing

Pemblokiran Telegram Makara Sorotan Media Asing

 Layanan messaging Telegram kena blokir di Indonesia Pemblokiran Telegram Kaprikornus Sorotan Media AsingTelegram. Foto: Internet

Jakarta - Layanan messaging Telegram kena blokir di Indonesia. Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ini menjadi sorotan beberapa media di mancanegara.

Kantor informasi ternama asal Inggris, Reuters, menurunkan judul 'Indonesia blocks Telegram messaging service over security concerns'. Dikatakan pemblokiran Telegram perlu dilakukan karena digunakan untuk menyebar propaganda teroris.

Saksikan video 20detik mengenai Meme Telegram Diblokir di sini:


"Indonesia pada hari Jumat memblokir saluran layanan messaging terenskripsi Telegram, terkait kekhawatiran Telegram digunakan untuk menyebar propaganda teroris dan radikal di negara lebih banyak didominasi Muslim terbesar itu," tulis Reuters yang dikutip detikINET.

"Langkah itu dilakukan di tengah kecemasan makin tumbuhnya pengaruh dan kehadiran ISIS di Asia Tenggara seiring kelompok itu kehilangan teritorialnya di Suriah dan Irak," imbuh Reuters.

Sedangkan media kuat di Singapura, Strait Times, mengetengahkan judul 'Indonesia request ISPs to block Telegram messenger over terror fears'. Mereka melaporkan Kominfo meminta penyedia layanan internet atau ISP menutup saluran ke Telegram.

"Kominfo telah memberitahu penyedia layanan internet untuk memblokir saluran ke Telegram karena ditemukan bahwa layanan itu digunakan oleh para teroris," tulis Strait Times.

"Walau demikian, pernyataan dari Kementerian tak mengindikasikan kapan penyedia layanan internet di Indonesia harus mematuhi undangan memblokir Telegram. Dan juga, jikalau diimplementasikan oleh semua ISP, pemblokiran hanya kuat di Telegram versi desktop,"

"Orang masih bisa memakai versi aplikasi smartphone layanan itu, yang lebih banyak digunakan. Namun kementerian menekankan mereka siap mematikan aplikasi Telegram secara komprehensif di Indonesia jikalau Telegram tak menyiapkan SOP untuk mengendalikan konten melanggar hukum di aplikasi mereka," papar Strait Times.
Telegram Diblokir, Ibarat Bunuh Tikus Tapi Bakar Lumbung

Telegram Diblokir, Ibarat Bunuh Tikus Tapi Bakar Lumbung

 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia  Telegram Diblokir, Ibarat Bunuh Tikus Tapi Bakar LumbungFoto: detikINET/Adi Fida Rahman

Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menerima instruksi dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir Telegram.

Sebagai asosiasi yang memayungi para ISP di dalam negeri, APJII diminta melakukan pemutusan jalan masuk (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik layanan pesan instan buatan Rusia tersebut. Kominfo sendiri telah melakukan pemblokiran Telegram sejak kemarin, Jumat (14/7/2017)

Saksikan video 20detik mengenai Meme Telegram Diblokir di sini:


Ke- 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram meliputi t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

"Iya benar (sudah terima perintah blokir Telegram). Pemerintah eksklusif menginformasikan ke ISP," ujar Jamalul Izza, Ketua APJII kepada detikINET, Sabtu (15/7/2017).

Pemblokiran Telegram ini sendiri baru dilakukan untuk versi yang website, belum mengarah ke Telegram versi aplikasi mobile. "Masih bisa dipakai," tambahnya.

Dijelaskan Jamal, harus ada sistem untuk melakukan filtering untuk lakukan blokir di mobile application. Sampai saat ini, memang pada faktanya Telegram versi aplikasi masih bisa digunakan masyarakat dan itu bukan kategori yang diblokir oleh pemerintah.

Meski demikian, Jamal memandang cara memblokir ini sangat disayangkan untuk dilakukan. "Ibaratnya mau membunuh tikus tapi yang dibakar lumbungnya," kata Jamalul.

"Ya intinya, APJII support keputusan pemerintah untuk melakukan filter ke sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum tapi cara filter, ibarat ke Telegram ini, kita kurang oke karena masyarakat juga menjadi tanda tanya, ini yang bermasalah dari sisi apa dan yang dilakukan apa, paling tidak ada jalan lain," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kominfo menjelaskan pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali jalan masuk yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, seruan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Jumat (14/7/2017).

Lebih lanjut disampaikan Semuel bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan abdnegara penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Saturday, 11 November 2017
Telegram Diblokir: Ada Ajakan Bikin Bom dan Gabung Teroris

Telegram Diblokir: Ada Ajakan Bikin Bom dan Gabung Teroris

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram alasannya adalah dianggap memuat  Telegram Diblokir: Ada Ajakan Bikin Bom dan Gabung TerorisMenkominfo Rudiantara. Foto: Agung Pambudhy

Padang - Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram alasannya adalah dianggap memuat banyak konten soal radikalisme, salah satunya seruan untuk membuat bom.

"Yang kita blokir itu pada aplikasi di web," kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).

Saksikan video 20detik mengenai Meme Telegram Diblokir di sini:



Pada web Telegram, pihaknya mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.

"Ada seruan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," ujarnya.

Salah satu alasan beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram dikarenakan applikasi pesan itu susah terlacak.

"Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer," terangnya.


Menurut Rudiantara, Kominfo sedang meminta telegram untuk menertibkan konten yang berbau radikalisme dan terorisme. Dia juga menegaskan pihak Telegram harus mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia.

"Kami sedang meminta mereka membuat SOP penyaringan materi radikalisme dan terorisme," katanya.
BNPT: Anti Teroris? Dukung Kominfo Blokir Telegram

BNPT: Anti Teroris? Dukung Kominfo Blokir Telegram

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  BNPT: Anti Teroris? Dukung Kominfo Blokir TelegramFoto: Ari Saputra

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram. Jaringan kelompok radikal memang memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan paham dan perekrutan.

"Saya kira ini perlu kita support. Tidak hanya BNPT, media, masyarakat juga perlu men-support. Memang kalau kita lihat positifnya disayangkan, tapi kalau ada negatifnya buat apa," kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dikala dihubungi, Sabtu (15/7/2017).

Saksikan video 20detik mengenai Meme Telegram Diblokir di sini:


Irfan mengatakan pemblokiran Telegram merupakan salah satu upaya menangkal terorisme. Selain itu, perlu tetap diantisipasi jikalau kelompok radikal kembali menggunakan langkah-langkah konvensional dalam mengembangkan pahamnya.

"Sudah lama bahwasanya kita ketahui bahwa semua medsos sarat dengan penyebaran kebencian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal, tapi kan BNPT kan bukan badan penindakan, hanya aduan, merumuskan, dan deradikalisasi," ujarnya.

Irfan mengingatkan kelompok teroris menggunakan segala cara untuk mengembangkan ideologinya dan merekrut anggota baru.

"Mereka kan bukan orang bodoh, mereka orang cerdas, mereka gunakan segala hal untuk rekrutmen. Ini kan bukan barang yang diserahkan, tapi pikiran yang dimasukkan, nggak butuh fisik bertemu," tuturnya.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemblokiran Telegram harus dilakukan alasannya yakni banyak sekali jalan masuk di layanan tersebut yang bermuatan negatif.

Konten negatif yang dimaksud antara lain propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, usul atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, gambar tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, alasannya yakni kita anti-radikalisme," kata menteri yang erat disapa Chief RA itu, Jumat (14/7).
Demi Tangkal Terorisme, Polri Dukung Pemblokiran Telegram

Demi Tangkal Terorisme, Polri Dukung Pemblokiran Telegram

 Polri mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram Demi Tangkal Terorisme, Polri Dukung Pemblokiran TelegramIlustrasi. Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Polri mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram. Langkah itu merupakan upaya mencegah penyebaran paham radikal yang dilakukan kelompok teroris.

"Kita dukunglah langkah itu sebab adalah memang kita tahu Telegram banyak digunakan konten-kontennya yang kurang layaklah, bisa membahayakan masyarakat, yang kurang memahami bisa terpapar," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi, Sabtu (15/7/2017).

Setyo menyebut ada beberapa dugaan kenapa Telegram banyak digunakan kelompok radikal untuk membuatkan paham. Salah satunya komunikasinya yang mudah dilakukan.

Saksikan video 20detik mengenai Meme Telegram Diblokir di sini:


"Ya mungkin salah satu sebab adalah kapasitasnya besar, kemudian komunikasinya tepat dan mudah digunakan, menggunakannya mudah," ujarnya.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemblokiran Telegram harus dilakukan sebab adalah banyak sekali jalan masuk di layanan tersebut yang bermuatan negatif.

Konten negatif yang dimaksud antara lain propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, usul atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, gambar tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, sebab adalah kita anti-radikalisme," kata menteri yang erat disapa Chief RA itu, Jumat (14/7).

Rudiantara mengancam akan menutup semua platform media sosial yang masih meloloskan konten negatif yang mengancam keamanan negara. Salah satunya dibuktikan dengan menutup terusan Telegram.

Hal ini menyusul adanya peran media sosial dalam peracikan bom, misalnya. Pernyataan ini dilontarkan menteri menyusul beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Terakhir, peracik bom panci Agus Wiguna (22) belajar meracik melalui internet.